Geger di UHO! Pejabat Dicopot Mendadak Jelang Pemilihan Rektor
Universitas Halu Oleo (UHO) kembali diguncang polemik! Jelang Pemilihan Rektor Tahun 2025, Rektor UHO Prof. Dr. Muhammad Zamrun F., S.Si., M.Si., M.Sc melakukan pelantikan pada Selasa 17 Maret 2025 dengan mencopot beberapa pejabat lingkup UHO. Dua diantaranya adalah Ketua Program Studi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHO, yakni Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Prodi Ilmu Politik dicopot secara tiba-tiba oleh Rektor. Padahal, masa jabatan mereka seharusnya berakhir pada 20 Juli 2026. Keputusan mendadak ini pun memicu tanda tanya besar dan dicurigai sarat kepentingan politik Jelang Pemilihan Rektor.
Khusus untuk pencopotan Kaprodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, kebijakan ini dianggap janggal dan tidak beralasan. Kaprodi tersebut diberhentikan tanpa ada kesalahan, bahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ironisnya, saat kabar pencopotan itu tersebar pada pukul 11.30 WITA, Kaprodi yang bersangkutan tengah sibuk bekerja mengisi data untuk The World University Rankings. Keputusan ini pun membuat banyak pihak terkejut, mengingat yang bersangkutan dikenal sebagai sosok pekerja keras yang selalu berdedikasi tinggi. Bahkan, ia dan timnya bekerja hampir tanpa henti, mengurusi berbagai aspek akademik hingga urusan mahasiswa yang mengalami musibah.
Keputusan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Sejumlah dosen dan mahasiswa menyayangkan langkah rektorat yang dinilai tidak transparan dan cenderung sewenang-wenang. Mereka menilai bahwa pencopotan ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas akademik di kampus. Seorang dosen yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Bagaimana mungkin seorang yang sudah bekerja sepenuh hati untuk kemajuan institusi justru disingkirkan tanpa alasan yang jelas? Ada apa di balik semua ini?”
Statuta Baru, Aturan Lama: Ada Indikasi Manuver Politik?
Situasi semakin rumit dengan adanya proses pemilihan anggota senat fakultas yang penuh kontroversi. Rektor UHO menerapkan Statuta baru tahun 2025, yang secara otomatis menggugurkan aturan lama, termasuk status keanggotaan senat universitas dan fakultas. Namun, dalam pemilihan anggota senat di tingkat fakultas, Dekan FISIP masih menggunakan Keputusan Rektor UHO Nomor 51/UN29/2022 tentang Perubahan Homebase Dosen FISIP UHO.
Akibatnya, muncul berbagai kejanggalan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengangkatan dosen bernama Faturrahman sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik, padahal berdasarkan Keputusan Rektor tersebut, ia memiliki homebase di Prodi Pemerintahan. Sementara itu, masih banyak dosen yang seharusnya lebih berhak mengisi posisi tersebut karena memiliki homebase di bidang Ilmu Politik. Dugaan adanya skenario politik semakin kuat, terutama terkait dengan Pemilihan Rektor (Pilrek) UHO 2025.
Sejumlah pihak menilai bahwa keputusan ini bagian dari strategi politik untuk mengamankan posisi tertentu dalam kontestasi Pilrek. Jika benar demikian, maka dunia akademik di UHO sedang berada dalam ancaman besar. Kampus yang seharusnya menjadi pusat intelektual dan kebebasan akademik justru dicemari oleh kepentingan politik praktis.
Kampus Memanas, Akademisi Gelisah
Keputusan kontroversial ini berimbas langsung pada atmosfer akademik di UHO. Kampus yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan harmonis kini diwarnai keresahan. Kebijakan yang dinilai tidak transparan dan sarat kepentingan politik ini menimbulkan ketidakstabilan di kalangan dosen dan mahasiswa.
Mahasiswa pun ikut angkat suara. Beberapa di antara mereka menyatakan kekhawatiran bahwa kebijakan seperti ini akan berdampak buruk pada kualitas akademik. “Jika para dosen terbaik terus disingkirkan tanpa alasan yang jelas, bagaimana masa depan pendidikan kita?” ujar seorang mahasiswa FISIP yang tidak ingin disebutkan namanya.
Banyak pihak kini mendesak agar keputusan pencopotan ini ditinjau ulang secara objektif. Mereka menuntut transparansi dari pihak rektorat serta kejelasan mengenai alasan di balik kebijakan ini. Jika tidak ada klarifikasi yang memadai, besar kemungkinan isu ini akan semakin meluas dan mencoreng nama baik universitas karena pencopotan mereka ditengah pemilihan Rektor.
Akankah Rektor UHO memberikan klarifikasi, atau justru kampus semakin terseret dalam konflik politik internal yang mengorbankan akademisi jelang pemilihan Rektor 2025? Publik menunggu jawaban.
Editor: Rahman
x